Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan dari Pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun swasta.

1. DPMPTSP
2. BAPPENDA
3. DISDUKCAPIL
4. DISNAKERTRANS
5. KPP PRATAMA 
6. BPJS Kesehatan
7. BPJS Ketenagakerjaan
8. KP3D / SAMSAT
9. ATR / BPN
10. PT TASPEN
11. KANTOR IMIGRASI 1 CIREBON
12. BANK BJB
13. HAKI
14. HALAL
15. DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT

Secara umum MPP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perijinan non perijinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan BUMN / BUMD / Swasta kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan

Dalam UU tersebut, terdapat tiga actor penting yang disebutkan dalam pelayanan publik, yaitu penyelenggara, pelaksana, dan pengguna/masyarakat

Pelayanan publik tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak, dan melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah serta dilakukan secara universal.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [JDIH BPK RI]

Berdasarkan Pasal 18 UU Pelayanan Publik, masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan yang salah satunya berupa laporan atau pengaduan terhadap pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Selain hak tentunya masayarakat juga harus memahami bagaimana kewajibannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.